Pencarian E-book
Telusuri, akses dan unduh berkas digital perpustakaan.
Cari E-book & Dokumen
Masukkan judul, pengarang, penerbit, atau kata kunci lainnya
Menampilkan semua dokumen digital terbaru
DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS
Suatu DAS terpilih yang dalam penanganan konservasi tanah dijadikan sasaran utama.
Rahmat Witoelar Ingin Relokasi Warga Teluk Buyat /Menteri
Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar tetap menginginkan relokasi atau pemindahan warga Teluk Buyat, Sulawesi Utara yang terkena zat kimia merkuri walaupun ada di antara mereka yang menolak rencana pemerintah itu.
Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia Belum Prioritas /Deputi
): Pembayaran jasa lingkungan di Indonesia sampai saat ini belum menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari APBN 2004 yang 70% pendapatan berasal dari eksploitasi sumber daya alam, namun biaya untuk konservasi tidak lebih dari 1%. Hal itu dikatakan Hutomo, Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembukaan seminar Pembayaran Jasa Lingkungan untuk Perlindungan DAS, Kamis (20/1) di Jakarta
Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia Belum Prioritas/Deputi
Pembayaran jasa lingkungan di Indonesia sampai saat ini belum menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari APBN 2004 yang 70% pendapatan berasal dari eksploitasi sumber daya alam, namun biaya untuk konservasi tidak lebih dari 1%. Hal itu dikatakan Hutomo, Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembukaan seminar Pembayaran Jasa Lingkungan untuk Perlindungan DAS, Kamis (20/1) di Jakarta.
PP Konservasi Keanekaragaman Hayati Selesai 2005/Deputi
Pemerintah tengah merancang ketentuan aturan pelengkap UU No 23/1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam sub konservasi keanekaragaman hayati domestik dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PP-PSDG). Diharapkan PP tersebut selesai awal 2005.Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup KLH Sudariyono mengatakan hal itu, ketika dihubungi Media, Jumat (19/11) di Jakarta. Sudariyono mengakui aspek konservasi belum banyak dimuat secara spesifik dalam UU No 23/1997. Karena itu, lanjutnya, pemerintah tengah membuat rumusan bagi rancangan aturan pelengkap perundangan.
